JAKARTA--Fraksi PDI Perjuangan DPR mengusulkan agar pimpinan DPR bersikap pro-aktif melakukan rapat konsultatif antara pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi DPR dengan Presiden terkait konflik antara KPK-Polri-Kejaksaan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis, mengatakan, persoalan yang dihadapi lembaga hukum tersebut sangat penting dan mendesak, karena terkait dengan penegakan hukum, sistem hukum, sistem ketatanegaraan, termasuk persoalan Bank Century, agar secepatnya disikapi.
Kamis, 12 November 2009
RI-Malaysia Sepakat Tak Saling Serang
Republika Online - RI-Malaysia Sepakat Tak Saling Serang
PUTRA JAYA--Patroli laut tentara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk tidak saling menyerang jika keduanya menemui kapal patroli mereka yang melewati batas wilayah laut seperti yang beberapa kali terjadi di perairan Ambalat.
PUTRA JAYA--Patroli laut tentara Indonesia dan Malaysia sepakat untuk tidak saling menyerang jika keduanya menemui kapal patroli mereka yang melewati batas wilayah laut seperti yang beberapa kali terjadi di perairan Ambalat.
Minggu, 08 November 2009
Sabtu, 07 November 2009
Pengamat: Upaya "Impeachment" SBY Lewat Kasus KPK
Pengamat: Upaya "Impeachment" SBY Lewat Kasus KPK
Jakarta (ANTARA) - Seorang pengamat kepolisian melihat adanya indikasi untuk menjatuhkan atau melakukan"impeachment" terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memanfaatkan kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jajaran Polri.
"Muara (akhir, red) dari berbagai kegiatan itu adalah mendiskreditkan atau mendegradasikan Presiden Yudhoyono," kata pengamat masalah kepolisian Dr John Palinggi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat ketika dimintai komentarnya tentang kasus antara KPK-Porli terutama Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Bareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa (3/11) di kantornya memperdengarkan hasil penyadapan KPK terhadap pembicaaran Anggodo Widjojo dengan berbagai orang termasuk para petugas kepolisian dan kejaksaan .
Anggodo adalah adik Anggoro Widjojo yang merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan radio komunikasi terpadu bagi Departemen Kehutanan .
John Palinggi yang sudah lama memiliki kedekatan dengan para petinggi Polri dan juga ABRI yang kini tekah berubahan namanya menjadi TNI itu, mengatakan sejumlah tokoh masyarakat menginginkan agar Presiden Yudhoyono melakukan intervensi atau" masuk" ke dalam kasus antara KPK dengan Polri tersebut..
"Kalau nanti ternyata SBY masuk ke wilayah hukum dalam kasus antara KPK dengan Polri tersebut, maka tokoh- tokoh tersebut nantinya akan menuduh bahwa SBY telah melakukan intervensi atau "masuk " ke wilayah hukum yang bukan menjadi wewenangnya , sehingga mereka mempunyai alasan untuk melakukan " impeachment" (pemakzulan, red)," katanya.
Pengamat ini mengemukakan bahwa para tokoh tersebut pada umumnya merasa kecewa karena mereka kalah dalam pemiihan anggota DPR, DPD serta DPRD serta dalam pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009. Yudhoyono telah menang mutlak dalam Pilpres dengan sedikitnya meraih suara 60 persen.
Kemudian, ia menyebutkan beberapa nama politisi dan tokoh masyarakat yang berusaha memanfaatkan desakan pembebasan Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dari tahanan Polri, untuk menjatuhkan SBY dari posisinya itu .
"Sasaran antara"
Ketika ditanya tentang tuntutan agar Kapolri dan Kepala Bareskrim mundur dari jabatannya, maka John mengatakan tuntutan itu hanya merupakan "sasaran atau target antara " sebab tujuan akhirnya adalah tetap menjatuhkan SBY dari masa kepemimpinannya tahun 2009-2014.
""Tuntutan agar Bambang Hendarso Danuri serta Susno Duadji untuk mundur hanyalah merupakan sasaran antara," kata John Palinggi yang sering diminta mengajar di Lembaga Ketahanan Nasional(Lemhannas).
Ia mengatakan, kalau Presiden Yudhoyono terbiasa melakukan intervensi maka tentu Aulia Pohan, yang menjadi besan presiden tentu tidak akan ditahan. Aulia Pohan adalah mantan deputi Gubernur Bank Indonesia .
Karena itu, John Palinggi minta seluruh lapisan masyarakat memberikan kesempatan kepada para penegak hukum terutama polisi untuk menyelesaikan masalah Anggodo dengan sebaik-baiknya.
"Berilah kesempatan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan agar masalah ini tuntas," katanya.
Jika di satu pihak, pengamat ini meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada polisi untuk menangani masalah ini sesuai aturan, maka di lain pihak ia mendesak Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semaksimal mungkin sehingga tidak secara terburu-buru..
"Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi jangan bertindak tergopoh-gopoh( terburu-buriu, red)," kata John Palinggi.
Ia mengatakan jika kasus ini akhirnya sudah sampai di pengadilan , maka masyarakat luas akhirnya bisa mengambil kesimpulan tentang siapa yang benar serta siapa pula yang salah.
John Pallinggi yang juga merupakan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia(Ardin) menyebutkan pula pemutaran hasil penyadapan oleh KPK itu bisa memperlihatkan kepada masyarakat tentang kinerja berbagai lembaga atau instansi pemerintah.
"Hasil positif dari pemutaran atau diperdengarkannya hasil sadapan itu adalah bisa membongkar kejahatan di berbagai instansi pemerintah," katanya.
Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa (3/11) di kantornya memperdengarkan hasil penyadapan KPK terhadap pembicaaran Anggodo Widjojo dengan berbagai orang termasuk para petugas kepolisian dan kejaksaan .
Anggodo adalah adik Anggoro Widjojo yang merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan radio komunikasi terpadu bagi Departemen Kehutanan .
John Palinggi yang sudah lama memiliki kedekatan dengan para petinggi Polri dan juga ABRI yang kini tekah berubahan namanya menjadi TNI itu, mengatakan sejumlah tokoh masyarakat menginginkan agar Presiden Yudhoyono melakukan intervensi atau" masuk" ke dalam kasus antara KPK dengan Polri tersebut..
"Kalau nanti ternyata SBY masuk ke wilayah hukum dalam kasus antara KPK dengan Polri tersebut, maka tokoh- tokoh tersebut nantinya akan menuduh bahwa SBY telah melakukan intervensi atau "masuk " ke wilayah hukum yang bukan menjadi wewenangnya , sehingga mereka mempunyai alasan untuk melakukan " impeachment" (pemakzulan, red)," katanya.
Pengamat ini mengemukakan bahwa para tokoh tersebut pada umumnya merasa kecewa karena mereka kalah dalam pemiihan anggota DPR, DPD serta DPRD serta dalam pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009. Yudhoyono telah menang mutlak dalam Pilpres dengan sedikitnya meraih suara 60 persen.
Kemudian, ia menyebutkan beberapa nama politisi dan tokoh masyarakat yang berusaha memanfaatkan desakan pembebasan Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dari tahanan Polri, untuk menjatuhkan SBY dari posisinya itu .
"Sasaran antara"
Ketika ditanya tentang tuntutan agar Kapolri dan Kepala Bareskrim mundur dari jabatannya, maka John mengatakan tuntutan itu hanya merupakan "sasaran atau target antara " sebab tujuan akhirnya adalah tetap menjatuhkan SBY dari masa kepemimpinannya tahun 2009-2014.
""Tuntutan agar Bambang Hendarso Danuri serta Susno Duadji untuk mundur hanyalah merupakan sasaran antara," kata John Palinggi yang sering diminta mengajar di Lembaga Ketahanan Nasional(Lemhannas).
Ia mengatakan, kalau Presiden Yudhoyono terbiasa melakukan intervensi maka tentu Aulia Pohan, yang menjadi besan presiden tentu tidak akan ditahan. Aulia Pohan adalah mantan deputi Gubernur Bank Indonesia .
Karena itu, John Palinggi minta seluruh lapisan masyarakat memberikan kesempatan kepada para penegak hukum terutama polisi untuk menyelesaikan masalah Anggodo dengan sebaik-baiknya.
"Berilah kesempatan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan agar masalah ini tuntas," katanya.
Jika di satu pihak, pengamat ini meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada polisi untuk menangani masalah ini sesuai aturan, maka di lain pihak ia mendesak Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semaksimal mungkin sehingga tidak secara terburu-buru..
"Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi jangan bertindak tergopoh-gopoh( terburu-buriu, red)," kata John Palinggi.
Ia mengatakan jika kasus ini akhirnya sudah sampai di pengadilan , maka masyarakat luas akhirnya bisa mengambil kesimpulan tentang siapa yang benar serta siapa pula yang salah.
John Pallinggi yang juga merupakan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia(Ardin) menyebutkan pula pemutaran hasil penyadapan oleh KPK itu bisa memperlihatkan kepada masyarakat tentang kinerja berbagai lembaga atau instansi pemerintah.
"Hasil positif dari pemutaran atau diperdengarkannya hasil sadapan itu adalah bisa membongkar kejahatan di berbagai instansi pemerintah," katanya.
"Facebookers" Ditantang Turun ke Jalan 8 November
Pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Rianto (kanan) dan Chandra M Hamzah (kiri) keluar dari Kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (4/11) malam. Kedua pimipinan non-aktif KPK ini dikeluarkan dari tahanan setelah penangguhan penahanan mereka dikabulkan.
Artikel Terkait:
Jumat, 6 November 2009 | 18:13 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Facebookers Peduli Keadilan-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang facebookers untuk turun ke jalan, Minggu (8/11) di Bundaran HI untuk mendukung pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Demikian disampaikan salah satu penggagas forum tersebut, Fulgentius Nitam dalam jumpa pers di kantor Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, Jumat (6/11).
"Sebagai tantangan buat para facebookers, kalau mereka gak cuma bisa ngomong dan berani di dunia maya saja, sudah kami wadahi, tinggal buktikan," ujar Fulgentius.
Targetnya, pada tanggal 8 November nanti 500 sampai 1.000 facebookers berani turun ke jalan untuk menggelar aksi damai seperti long march menuju gedung KPK dengan kostum pakaian putih dan memakai pita hitam di lengan.
"Targetnya 500 sampai 1.000 orang, minimal. Kostumnya ya baju domiman putih, pakai pita hitam di lengan," ujar Hibatul Ghalib, salah satu penggagasnya.
Selain menunjukkan kepeduliannya secara nyata, aksi damai 8 November nanti juga menjadi momen facebooker untuk saling mengenal.
"Dengan pertemuan di HI nanti, kita akan mengenali siapa-siapa saja, kan di facebook bisa pakai nama siapa saja," ujar Galie Irham, penggagas yang lain.
Menurut Direktur Masyarakat Transparansi Indonesia, Tirta Nugraha, aksi nyata yang akan berlangsung 8 November tersebut bisa menjadi eksperimen seberapa efektif situs jejaring sosial dalam menggerakkan massa. "Semacam eksperimen, seberapa efektif jejaring sosial. Apakah dari dunia maya bisa bertransformasi ke dunia nyata?" ujarnya.
Forum Facebookers Peduli Keadilan-KPK ini merupakan organisasi khusus yang mewadahi facebookers yang ingin turun ke jalan menuntut keadilan dalam kasus kriminalisasi KPK.
"Berawal dari Gerakan Satu Juta Facebookers mendukung Bibit dan Chandra. Pas anggota sudah 100.000 jadi ingin membuat aksi damai, menggerakkan masa. Jadi kami organisasi khusus mewadahi facebookers yang ingin ke jalan," ujar penggagas lainnya, Ario Soembogo.
C12-09
Editor: made
"Sebagai tantangan buat para facebookers, kalau mereka gak cuma bisa ngomong dan berani di dunia maya saja, sudah kami wadahi, tinggal buktikan," ujar Fulgentius.
Targetnya, pada tanggal 8 November nanti 500 sampai 1.000 facebookers berani turun ke jalan untuk menggelar aksi damai seperti long march menuju gedung KPK dengan kostum pakaian putih dan memakai pita hitam di lengan.
"Targetnya 500 sampai 1.000 orang, minimal. Kostumnya ya baju domiman putih, pakai pita hitam di lengan," ujar Hibatul Ghalib, salah satu penggagasnya.
Selain menunjukkan kepeduliannya secara nyata, aksi damai 8 November nanti juga menjadi momen facebooker untuk saling mengenal.
"Dengan pertemuan di HI nanti, kita akan mengenali siapa-siapa saja, kan di facebook bisa pakai nama siapa saja," ujar Galie Irham, penggagas yang lain.
Menurut Direktur Masyarakat Transparansi Indonesia, Tirta Nugraha, aksi nyata yang akan berlangsung 8 November tersebut bisa menjadi eksperimen seberapa efektif situs jejaring sosial dalam menggerakkan massa. "Semacam eksperimen, seberapa efektif jejaring sosial. Apakah dari dunia maya bisa bertransformasi ke dunia nyata?" ujarnya.
Forum Facebookers Peduli Keadilan-KPK ini merupakan organisasi khusus yang mewadahi facebookers yang ingin turun ke jalan menuntut keadilan dalam kasus kriminalisasi KPK.
"Berawal dari Gerakan Satu Juta Facebookers mendukung Bibit dan Chandra. Pas anggota sudah 100.000 jadi ingin membuat aksi damai, menggerakkan masa. Jadi kami organisasi khusus mewadahi facebookers yang ingin ke jalan," ujar penggagas lainnya, Ario Soembogo.
Sent from Indosat BlackBerry powered by 
C12-09
Editor: made
Mahfud MD: Birokrasi Kita "Gila"
By Republika Newsroom
Sabtu, 31 Oktober 2009 pukul 02:46:00
Font Size A A A
Email EMAIL
Print PRINT
Bookmark and Share
Mahfud MD: Birokrasi Kita "Gila"
MEDAN--Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD mengatakan proses reformasi yang telah berlangsung selama 11 tahun lebih di Indonesia masih belum membuahkan hasil. "Buktinya, korupsi masih terjadi di mana-mana. Birokrasi kita gila," kata Mahfud MD dalam temu wicara dengan tokoh masyarakat lintas profesi di Medan, Jumat.
Selama ini, kata dia, orde baru selalu dianggap sebagai "biangnya" korupsi sehingga perlu direformasi agar penegakan hukum lebih dapat dijalankan.
Namun, harapan itu masih belum terwujud meski proses reformasi telah berlangsung selama 11 tahun lebih. "Di setiap daerah masih banyak keluhan bahwa korupsi masih berjalan seperti dulu," katanya.
"Proyek yang seharusnya hanya bernilai Rp350 miliar tetapi bisa `membengkak` menjadi Rp1 triliun," katanya menambahkan.
Sedikitnya, kata Mahfud, ada tiga faktor yang menyebabkan proses reformasi masih belum berjalan dan praktik korupsi masih terjadi di seluruh daerah di Indonesia.
Pertama, kata dia, tujuan reformasi hanya untuk menjatuhkan kepemimpinan Soeharto padahal budaya korupsi itu sudah mengakar di seluruh aspek kehidupan.
Salah satu aspek yang paling banyak terjadi korupsi adalah birokrasi, sehingga menyebabkan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. "Birokrasi kita `gila`, sampai sekarang pun masih korup," katanya.
Mahfud mengaku sering menerima keluhan dari pemilik modal yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia tetapi terbentur sulitnya birokrasi. "Ada yang meminta bagian, ada yang menawarkan diri menjadi calo dan lain sebagainya," kata mantan Menteri Pertahanan itu.
Faktor kedua, menurut Mahfud, tidak adanya seleksi terhadap politisi yang ingin mengambil peran dalam sistem perpolitikan nasional.
Akibatnya, politisi lama yang memiliki mental korup masih memiliki peran perpolitikan nasional meski partai politiknya berubah. "Namun, orang-orangnya itu-itu juga sehingga pembuat keputusan pun itu-itu juga," katanya.
Sedangkan faktor ketiga menurut Mahfud yang menyebabkan reformasi belum berhasil karena politisi yang baru tampil tidak memiliki visi ketika tampil dalam perpolitikan nasional.
Keadaan itu mengakibatkan para politisi baru itu mudah terkontaminasi dengan pola pikir dan perilaku kotor sebagian politisi yang bermental korup.
"Bahaya lagi, tidak sedikit dari mereka beranggapan bahwa korupsi harus bergantian. Akhirnya, mereka (politisi baru) juga melakukan korupsi ketika memiliki kekuasaan," kata Mahfud. ant/ahi
Jumat, 30 Oktober 2009
10 TANDA KEMUNDURAN BANGSA (Thomas Lickona)
1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja.
2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk.
3. Pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan.
4. Meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti narkoba, sex bebas dan alkohol.
5. Kaburnya pedoman moral baik dan buruk.
6. Penurunan etos kerja.
7. Rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru.
8. Rendahnya rasa tanggungjawab baik sebagai individu dan warganegara.
9. Ketidakjujuran yang telah membudaya.
10. Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama
1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja.
2. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk.
3. Pengaruh peer group yang kuat dalam tindak kekerasan.
4. Meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti narkoba, sex bebas dan alkohol.
5. Kaburnya pedoman moral baik dan buruk.
6. Penurunan etos kerja.
7. Rendahnya rasa hormat kepada orangtua dan guru.
8. Rendahnya rasa tanggungjawab baik sebagai individu dan warganegara.
9. Ketidakjujuran yang telah membudaya.
10. Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama
Selasa, 27 Oktober 2009
Presiden: Gaji Menteri Lama tak Naik
ANTARASIDANG KABINET PARIPURNA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet paripurna perdana pada pemerintahan periode 2009-2014 di gedung utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (23/10).
JAKARTA--Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan gaji pejabat negara seperti presiden, wapres dan menteri tidak pernah naik dalam lima tahun terakhir dan itu merupakan hal langka dalam pemerintahan. "Ini atas instruksi presiden bahwa dalam lima tahun terakhir gaji presiden, wapres dan menteri tidak pernah naik, ini hal langka dalam tata kelola pemerintahan kalau diukur secara internasional, yang biasanya ada penyesuaian," kata Juru Bicara Presiden Dino Patty Djalal di kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa.
Menurut Dino, instruksi presiden untuk mengkaji soal gaji pejabat negara itu sudah disampaikan kepada Menteri PAN dan Menkeu untuk dikaji kemungkinannya."Presiden menyebutkan bahwa dalam lima tahun belakangan ini, yang diutamakan untuk naik adalah gaji pegawai negeri, pejabat negara menengah ke bawah. Ini adalah instruksi presiden yang sangat jelas dan sistematis," kata Dino.
Selain itu, mengenai isu kenaikan gaji pejabat negara lima tahun ke depan, menurut Dino, Presiden mengharapkan agar hal itu dimasukkan dalam kerangka yang tepat dan adil. "Jangan bersifat parsial atau situasional dan dilakukan sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik," katanya.
Minggu, 18 Oktober 2009
WORDPRESS.COM SURABAYA--Gempa Bumi yang memporakporandakan sebagian wilayah Indonesia dan menelan ribuan korban jiwa mengakibatkan pergeseran arah kiblat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim meminta Departemen Agama (Depag) RI segera menertibkan sertifikat arah kiblat masjid-masjid di seluruh provinsi untuk ditentukan arahnya sesuai dengan ilmu falaq.
Menurut Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Bukhori MUI Jatim, jika kiblat masjid telah bergeser harus segera dilakukan perubahan. Tetapi harus dilaksanakan oleh orang yang memahami ilmu falaq dan ilmu fiqih. Karena menurut Depag Jateng dari sejumlah pakar geografi, arah kiblat masjid diwilayahnya telah mengalami pergeseran karena adanya pergeseran lempengan bumi akibat gempa yang melanda beberapa waktu yang lalu.
"Apa yang akan dilakukan oleh Depag Jateng itu tidak ada masalah (menentukan arah kiblat yang telah bergeser) asalkan dilakukan dengan ilmu falaq. Tentunya dilakukan oleh orang yang menguasai ilmu falaq dan fiqih," kata Abdusshomad Bukhori, Ahad (18/10). Yang penting, kata dia, pelurusan arah kiblat tidak dilakukan kontroversial, karena umat Muslim saat ini cenderung sensitif.
MUI Jatim akan melihat perkembangan hasil dari sertifikasi tersebut untuk menentukan kebijakan arah kiblat masjid di Jatim. Jika memang terjadi pergeseran seyogyanya Jatim juga harus melakukan hal yang sama, meski guncangan gempa lebih dirasakan di Jateng.
Diungkapkan Abdushomad, pada zaman Walisongo, arah kiblat memang ke barat, namun agak menyerong ke arah kanan. Kiblat merupakan isyarat umat Muslim membangun satu misi dan visi bersatu menegakkan ajaran agama Islam sebagai penentu arah sholat menghadap ka'bah. "Kiblat adalah arah yang menentukan sah dan tidaknya umat Muslim melakukan shalat. Tetapi jika isu ini ditunggangi orang-orang yang anti-Islam maka persoalanya akan bergeser menjadi perpecahan yang tidak kunjung selesai," tegasnya
Dikabarkan MUI Jatim dan Kanwil Depag Jateng akan melakukan sertifikasi arah kiblat terutama untuk masjid-masid tua hampir di tiap kabupaten/kota. Setidaknya masjid tua terletak di setiap alun-alun kabupaten/kota seperti Masjid Agung Demak, Masjid Kauman Semarang, dan lain-lain. Jumlah masjid di Jateng saat ini mencapai 39.478 unit. Sedangkan jumlah umat Islam di Jateng mencapai 32 juta orang. Pelurusan tidak akan dilakukan dengan membongkar bangunanya, hanya barisan shaf-nya yang akan digeser.
Agar terjadi koordinasi dan pelaksanaan di lapangan dengan baik, seluruh kantor wilayah di tiap kabupaten/kota se-Jatim utamanya Departemen Agama (Depag) RI harus segera menginventarisasi atau melakukan penelitian arah kiblat masjid dan mushala. Jika arah kiblat benar bergeser maka perlu segera diluruskan kembali. uki/irf
Kamis, 21 Mei 2009
KI SUNDA
Sampurasun.., "Alam sunda kacatur, subur ma'mur gemah ripah loh jenawi". Ditinggal ti jomatara lir dipapaes jambrut, kakoncara kajanapria. Bral KI SUNDA geura makalangan, prak geura pulangkeun deui ka asalna, da bongan dirusak kunu angkara. Kunsi ti heula aya rakgantang, saneskara tutuwuhan. Jung bajuang seuweu sisi Sunda kiwari geus sawawa keur ngayonan amanah. Tatar sunda mulih kajatining jati, geura samapta KI SUNDA Kuer bebela lemah cai.
Langganan:
Postingan (Atom)
Bagikan
Langganan
Postingan
Semua Komentar
